MANADO - Reklamasi di Pantai Sindulang II, Karangria dan Tumumpa (Manado Utara) yang terus digenjot PT Manado Utara Perkasa (MUP) menuai protes keras dari warga.
Pasalnya proses reklamasi yang diduga sarat akan gratifikasi tersebut, diprediksikan akan berdampak merugikan warga yang dapat menyebabkan bencana di masa mendatang
Seperti yang dilansir dari Manado Post, Ketua Forum Peduli Rakyat, Jhon Kalangi mengatakan PT Manado Utara Perkasa, dengan Komisaris Utama Agus Abidin, sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam hal reklamasi bahkan bermasalah gratifikasi.
“Sungguh sarat rekayasa dan gratifikasi,” beber Kalangi yang mengaku dirinyalah yang diberikan uang oleh Agus Abidin untuk menyogok.
Atas dasar itu, JK menentang KPK dan Kejaksaan untuk membongkar kejahatan ini. Sebab masyarakat yang bakal dirugikan dan merasakan dampak ekonomi serta lingkungan.
Sementara Andreas Runtuwene warga Sindulang mengatakan masyarakat banyak menolak keras reklamasi yang dilakukan PT Manado Utara Perkasa
Sebab selain dinilai bakal membawa dampak kerusakan lingkungan dan bencana, pelaksanaan reklamasi yang tak disosialisasikan ke masyarakat berdampak pada potensi matinya sejumlah UMKM.
"Kita menolak. Karena di sindulang 2 lingkungan 2 tidak dibuatkan gorong-gorong selokan dan lainnya," desaknya Andreas yang juga merupakan tokoh masyarakat.
"Sedangkan di sindulang 2 lingkungan 2 tidak ada selokan yang jalan, semua mati, gorong-gorong yang ada tidak mampu menampung air. Belum reklamasi saja sudah sering terjaid banjir, apalagi sudah reklamasi," ungkapnya.
Tak cuma itu, dia juga menyayangkan sikap pemerintah setempat. Yang mana pelaksanaan reklamasi tak pernah disampaikan ke masyarakat.
"Tidak pernah libatkan masyarakat dalam rapat mengenai reklamasi. Ini jelas sangat disayangkan," tukasnya.
Selain itu, adanya reklamasi ini bakal membunuh ratusan UMKM di wilayah Sindulang II. "Sindulang 2 lingkungan 2 ada 300 an KK. Juga ada 100 lebih UMKM yang akan nganggur.
Rata-rata yang kerja kios pinggiran adalah orang kampung pesisir pantai," tutup Andreas seraya berharap pemerintah harus tegas.